Galeri

Hadapi Guru Jangan Pakai Ancaman!


JAKARTA—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang lebih menekankan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap guru yang tidak mau bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.  Ketua Perngurus Besar PGRI, Sulistyo menerangkan, dalam menghadapi guru sebaiknya jangan menggunakan ancaman hukuman.

“Saya paling tidak suka kalau pendekatan guru dengan menggunakan ancaman-ancaman hukuman. Saya bicara seperti ini bukan karena apa-apa, karena PGRI memang harus membela guru,” tegas Sulistyo ketika ditemui usai acara diskusi publik mengenai masalah guru di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11).

Menurutnya, jika program pemerataan distribusi guru dilakukan secara adil, secara otomatis guru-guru pastinya tidak akan ada yang keberatan. Namun jika sebaliknya, tidak akan ada guru yang mau dpindah.

“Kalau pemindahannya dilakukan secara adil pasti mau. Tapi kalau bernuansa hukuman, pasti tidak mau. Adil itu adalah diberikannya tunjangan tambahan jika ditugaskan di pedalaman. Kalau tidak ada, berarti kan itu hukuman bagi dia,” ungkapnya.

Selain itu, Sulistyo juga pesimis bahwa implementasi SKB 5 Menteri di daerah tidak akan maksimal. Pasalnya, pemerintdah daerah termasuk guru akan tetap berpegang pada hukum yang berkaitan dengan otonomi daerah. Maka dari itu, lanjut Sulistyo, pihaknya nanti akan menggelar pertemuan untuk berdiskusi dengan Pemda mengenai SKB 5 Menteri tersebut. Sehingga diharapkan, bisa menumbuhkan kesadaran semua pihak untuk bsia menjalankan aturan yang berlaku.

“Kami pesimis karena kalau menurut pengalaman yang ada, belum tentu Pemda kabupaten/kota mau melaksanakan SKB 5 menteri itu. Apalagi ada UU yang lebih besar  dan masih jadi kewenangan pemda. Nah, apalagi jika pemerinta lemah dalam pengawalan, maka saya tetep pesimis,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, terhitung mulai Januari 2012, lima menteri negara sepakat untuk melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS). Kelima kementerian tersebut antara lain, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Agama (Menag).

Mendiknas M Nuh menjelaskan, kesepakatan lima menteri ini sudah ditandatangani melalui peraturan bersama. Ini tindak lanjut dari Inpres mengenai regulasi pemerataan distribusi guru yang menjadi tanggung jawab Kemdikbud.

Wamendikbud bidang Pendidikan, Musliar Kasim secara tegas menerangkan, pemerintah akan memberikan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru-guru yang tidak mau dipindah ke daerah.

“Kalau tidak mau, pilih berhenti (PHK) atau menjalankan tugas. Gampang saja kan pilihannya. Karena yang namanya PNS ya harus bersedia ditugaskan di mana saja. Saya juga sebagai PNS harus bersedia ditugaskan di mana saja,” ungkap Musliar di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11). (cha/sam/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s