Galeri

Politik Lokal Dikhawatirkan Berimbas ke Alokasi BOS di APBD


JAKARTA – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengungkapkan, dinamika politik di daerah khususnya di level provinsi akan memengaruhi proses penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke masing-masing sekolah. Dinamika politik yang bisa menjadi kendala itu terutama menyangkut hubungan antara Gubernur dengan DPRD Provinsi. Terlebih lagi, pada 2012 nanti dana BOS akan ditransfer dari Kementrian Keuangan ke rekening Pemda Provinsi, untuk dianggarkan di APBD.

Namun Nuh mengkritisi tidak harmonisnya Gubernur dengan DPRD yang dapat dilihat dari alotnya pengesahan APBD setiap tahunnya. Hal inilah yang dikhawatirkan akan berdampak pada pencairan BOS pada tahun depan. “Ini memang benar ada kelemahannya,” ujar Nuh kepada JPNN di Jakarta, Minggu (9/10).

Meski demikian ia optimis hal itu bisa diatasi. Sebab, hanya 33 Pemda saja yang dikontrol dalam pencairan BOS. “Itu masih bisa dikendalikan,” sambungnya.

Meski dana BOS ditransfer dari pusat ke provinsi, namun Nuh juga mengharapkan pemerintah kabupaten/kota tidak khawatir mendapat tekanan dari pemerintah provinsi. Pasalnya, penyaluran BOS dikendalikan penuh oleh pusat.

“Kalau dulu, kepala sekolah tidak bisa protes ke pemda sehubungan dengan keterlambatan BOS karena takut dimutasi dan lainnya. Nah, sekarang ini mereka bisa protes, dan tidak akan kena sanksi,” ungkapnya.

Nuh pun tak menampik jika pemerintah dituding plin-plan karena terus-menerus mengubah mekanisme pencairan dana BOS. Namun ditegaskannya pula bahwa hal itu dilakukan demi perbaikan.

“Kami terima jika ada penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah plin plan karena mengubah mekanisme BOS seenaknya. Kalau mekanismenya tetap dengan banyak kelemahan, nanti pemerintah dianggap keras kepala, karena  masih saja dilakukan. Jadi kalau dinilai plin-plan,  tidak apan-apa, ini kan menuju kebaikan,” imbuhnya.

Dikatakannya pula, pemerintah memang tidak bisa untuk membuat suatu kebijakan khusus demi kelancaran penyaluran BOS. Alasannya, karena hingga saat ini kebijakan yang diambil selalu terbentur dengan UU Otonomi Daerah.

“Jadi kita tidak bisa membuat UU yang istilahnya lex specialis (mengesampingkan UU lainnya). Kalau banyak yang khusus, pastinya ke depannya bukan khusus lagi, tetapi menjadi umum. Oleh karena itu, yang harus disiapkan adalah capacity building,” terangnya.

Nuh menyebutkan, hingga triwilan III 2011 masih ada sekitar 130-an kabupaten/kota yang belum menyalurkan BOS. Sedangkan pada triwulan II ada sekitar kabupaten/kota yang belum menyalurkannya, yakni 6 kabupaten/kota di Papua dan kabupaten Rokan Hilir di Riau

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s