Galeri

Moratorium Efektif Hemat Anggaran


Kamis, 25 Agustus 2011 16:29
Apa tujuan moratorium penerimaan PNS?

Moratorium merupakan bagian reformasi birokrasi untuk melakukan.penataan PNS dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Tujuannya dilakukan resizing (pengukuran ulang) agar jumlah . PNS yang dibutuhkan bisa tepat. Karena, banyak daerah kelebihan PNS dengan anggaran belanja pegawai di atas 50 persen. Moratorium perekrutan PNS dimulai September 2011 hingga Desember 2012.

Hingga akhir tahun ini kita mengevaluasi instansi mana yang lebih, daerah mana yang lebih atau kurang, dan instansi atau daerah mana yang perlu dimutasi. Untuk tahun depan, Tim Keformasi Birokrasi yang dipimpin Wakil Presiden baru melakukan evaluasi jumlah kebutuhan ideal PNS disesuaikan kebutuhan de­ngan melihat instansi dan banyak daerah.

Berarti perekrutan PNS dihentikan?

Moratorium itu hanya menunda perekrutan sembari evaluasi dilakukan. Untuk jenis pegawai tertentu, seperti tenaga pendidikan dan kesehatan itu dimungkinkan dilakukan perekrutan juga bagi instansi yang melakukan ikatan dinas dimungkinkan

Moratoriun efektif menekan anggaran belanja pegawai?

Program ini efektif, antara lain, untuk menghemat anggaran. Kami banyak mendengar keluhan daerah yang menyatakan belanja APBD habis untuk belanja pegawai dan anggaran pembangunan sedikit. Karena itu kita lakukan penataan jumlah PNS. Caranya melalui rotasi antar kementerian dan antar daerah yang sangat dimungkinkan.

Apakah moratorium ini ada motif politik?

Ini dalam rangka refor­masi birokrasi, bukan politik. Program ini bagian upaya besar kita secara nasional melakukan penataan PNS.

Apa masalah utama PNS?

Masalah pegawai kita itu pada kualitas dan distribusi PNS Ada daerah yang kelebihan dan kekurangan. Ada daerah yang lebih dari segi jumlah, tapi kualitas atau kompetensinya kurang. Itu banyak daerah mengeluh dan kondisi umumnya seperti itu. Kita tak bias salahkan daerah sepenuhnya. Hal itu karena dulu saat otonomi daerah dilakukan, PNS itu dialihkan ke daerah sebagai konsekuensi aturan itu.

Apakah kenaikan gaji bertentangan dengan program penghematan anggaran ?

Kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen itu disesuaikan dengan tingkat inflasi. Itu wajar dari segi kesejahteraan pegawai, mereka juga perlu diperhatikan. Kenaikan itu hanya untuk gaji pokok, umpama gaji pokok mereka Rp 2 Juta, berarti kenaikan hanya Rp 200 ribu.

Kenaikan jangan hanya dilihat dari beban semata. Kenaikan gaji itu menghasilkan output kinerja berupa pelayanan baik. Jika produktivitas mereka meningkat maka pendapatan negara bisa naik sehingga kinerja profesionalitas itu perlu diikuti perhatian kesejahteraan bagi PNS. Intinya kita berdayakan orang-orangnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s