Galeri

Distribusi PNS Perlu Diperhatikan


Sabtu, 06 Agustus 2011 13:31

DPR meminta pemerintah memperhatikan ketersebaran pegawai negeri sipil (PNS) dalam pengangkatan tenaga honorer. Karena itu, mereka yang diangkat harus didistribusikan ke daerahyang masih membutuhkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, DPR pada prinsipnya sepakat jika moratorium penerimaan PNS tidak berlaku bagi tenaga honorer. Namun, pihaknya berharap pengangkatan tenaga honorer tersebut harus bisa menjawab masalah ketersebaran PNS yang selama ini tidak merata.

“DPR kan sejak dulu sudah sepakat bahwa tenaga honorer harus diselesaikan, dan pengaturannya kita minta melalui peraturan pemerintah (PP). Sudah sejak 2005 kita minta masalah tenaga honorer disele­saikan secara bertahap dan targetnya 2010 sudah tuntas. Ka­rena itu, DPR tentu setuju jika moratorium penerimaan PNS tidak berlaku bagi tenaga ho­norer tahun ini,” ungkapnya di Jakarta kemarin.

Hakam juga mengingatkan bahwa rasio jumlah PNS di In­donesia sebenarnya sudah ideal, yakni 4,7 juta PNS dengan penduduk jumlah 237 juta jiwa. Namun, rasio ini menjadi mentah karena PNS di daerah tertentu yang kaya sangat banyak, sedangkan PNS di daerah lainnya sangat kurang.

Karena itu, Hakam memin­ta pemerintah khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) sudah menyelesaikan masalah tenaga honorer ini pada 2010. “Tapi karena sampai kini belum selesai, moratorium tak diberlakukan untuk honorer agar tahun 2012 tak ada lagi honorer itu,” ungkapnya.

Bagi Hakam, tenaga hono­rer telah dikategorikan menjadi lima jalur pengangkatan. Namun, secara teknis kemudian dikelompokkan menjadi dua kategori pengangkatan, yakni pengangkatan tenaga honorer kategori prioritas atau kategori pengangkatan pertama, meliputi honorer yang telah memenuhi syarat PP 43/2000 dan PP 48/2005, namun berkasnya tercecer, terselip, atau teranulir. Mereka akan segera dituntaskan pengangkatannya melalui verifikasi dan validasi data.

Adapun kategori kedua adalah pengangkatan honorer gelombang kedua yang proses pengangkatan baru akan dimulai pada 2011. Pengang­katan untuk honorer gelombang kedua ini adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Namun, mereka tidak digaji melalui APBN dan APBD, sehingga masih meminta instansi melakukan pendataan agar validasi datanya bisa diproses.

“Namun yang masih jadi kendala adalah tenaga honorer kategori V, di mana pemerintah tidak dapat mengakomodasi pengangkatannya karena yang masuk kategori ini adalah me­reka bekerja di instansi non pemerintah atau swasta,” tandas Hakam.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Naibaho mengatakan, pengangkatan tenaga kerja honorer tinggal menunggu PP yang masih dalam tahap penjadwalan untuk pembahasan di Kemenkopolhukam untuk selanjutnya dipaparkan pada presiden.

“Jadi pemerintah sepakat semua itu akan diangkat. Posisinya (RPP) dalam tahap pem­bahasan antara kita dan Menkopolhukam. Sementara dengan Menteri Hukum dan HAM sudah harmonisasi, tinggal kita bahas dengan Menkopolhukam,” ungkapnya. Ramli mengaku, pihaknya sangat berkomitmen untuk mempercepat peng­angkatan bagi tenaga kerja honorer, namun tidak sekaligus melainkan secara bertahap. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s