Galeri

Formasi CPNSD Ditetapkan Atas Usulan Daerah


Jkt-HUMAS, Rekrutmen Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) Kota Cirebon tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon Cecep Suhardiman, saat  melakukan audiensi dengan BKN, Kamis (27/1). Kunjungan audiensi tersebut diterima oleh Direktur Pengadaan PNS BKN I Nyoman Arsa dan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Rapat Gd I Lt. 2 Kantor Pusat BKN.

 

Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon (kiri) saat beraudiensi dengan Direktur Pengadaan PNS BKN I Nyoman Arsa dan Kepala bagian Humas Tumpak Hutabarat (sisi kanan). Permasalahan yang dibahas seputar rekrutmen CPNS dan Tenaga Honorer.

Anggota Komisi A lainnya, Dani Mardani menambahkan bahwa dalam diskusi antara Komisi A DPRD dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cirebon,  pihak BKD selalu menyampaikan jika formasi CPNS untuk kota Cirebon ditentukan oleh pemerintah pusat. “Menurut BKD Kota Cirebon, katanya formasi selalu dari pusat. Jika demikian sulit untuk menemukan PNS yang sesuai kebutuhan untuk Pemerintah Kota Cirebon,” tandas Dani. Permasalahan lain yang juga disampaikan oleh Komisi A DPRD Kota Cirebon adalah tindak lanjut penyelesaian tenaga honorer baik Kategori I maupun Kategori II.
Menanggapi permasalahan tersebut I Nyoman Arsa menjelaskan bahwa untuk formasi CPNS dari pelamar umum, persetujuan formasi memang oleh MenPAN & RB atas pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Namun demikian, menurut Nyoman Arsa penetapan formasi tersebut diberikan dengan mempertimbangkan usulan dari daerah. “Dalam memberikan pertimbangan teknis, BKN terlebih dahulu melakukan analisis makro, seperti analisis jabatan, beban kerja dan termasuk analisis profil daerah.” jelas Nyoman Arsa. Nyoman Arsa juga mengakui bahwa saat ini memang masih terjadi mismatch dalam penataan manajemen kepegawaian.

 

Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon Dani Mardani (kanan) menyampaikan permasalhan rekrutmen CPNS Kota Cirebon. Penerimaan pegawaia baru sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Sedangkan Tumpak Hutabarat menyampaikan bahwa semua formasi untuk CPNSD ditetapkan atas usulan daerah bahkan termasuk kualifikasinya. Terhadap penyelesaian tenaga honorer, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa belum ada regulasi untuk proses lebih lanjut setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s